Badan Perwakilan Wilayah Bojonegoro Banner
 
Berita Selengkapnya

Berita Selengkapnya

Sosialisasi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 dan PerGub Provinsi Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016

Tanggal : Selasa, 28 Februari 2017 | Bidang : Sekretariat | Uploader : Admin | Dibaca : 195


Sebagai implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana pada pada Bab X Pasal 16 sebagai acuan dalam pembentukan Bakorwil di Jawa Timur, sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Menindalanjuti kondisi tersebut dan guna memberikan informasi dan pemahaman yang tepat terhadap keberadaan BAKORWIL paradigma baru agar terciptanya komitmen bersama ke arah keberhasilan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro, kemarin hari Senin tanggl 27 Februari telah diselenggarakan Rapat Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang BAKORWIL atau dapat disebut Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Baperprov) bertempat di Ruang Rapat Mliwis Putih BAKORWIL Bojonegoro Jl. Pahlawan Nomor 5 Bojonegoro.
Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro (Drs. AGUNG HARIANTO, M.Si) dengan narasumber Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Dr. H. Freddy Poernomo, SH, MH) dan perwakilan dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur (Ir. DODONG MARTIAR, M.Si) yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro termasuk pejabat struktural beserta staf di lingkungan Bakorwil II Bojonegoro. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur (Ir. DODONG MARTIAR, M.Si) menjelaskan bahwa BAKORWIL dapat disebut Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Baperprov) sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu menyelaraskan rentang kendali pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Ditegaskan pula oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Dr. H. Freddy Poernomo, SH, MH), sebagaimana pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dipahami sebagai Pejabat Negara, sedangkan Bupati/Walikota merupakan Pejabat Daerah dimana melalui unsur perangkat daerah di wilayah yang dalam hal ini Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 telah dibentuk sebanyak 5 (lima) BAKORWIL atau dapat disebut Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Baperprov) meliputi :
1. Bakorwil I Madiun, dengan wilayah kerja : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri.
2. Bakorwil II Bojonegoro, dengan wilayah kerja : Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk dan Kota Mojokerto.
3. Bakorwil III Malang, dengan wilayah kerja : Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.
4. Bakorwil IV Pamekasan, dengan wilayah kerja : Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.
5. Bakorwil V Jember, dengan wilayah kerja : Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo.
Rapat ditutup oleh Kepala BAKORWIL II Bojonegoro dengan harapan informasi dan pemahaman atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang BAKORWIL atau dapat disebut Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Baperprov) dapat diteruskan kepada unsur terkait di wilayah guna tercipta keselarasan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.