Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro Banner
 
Berita Selengkapnya

Berita Selengkapnya

Kepala BAKORWIL Bojonegoro menghadiri FGD (Focus Group Discussion) di BKPP Wilayah I Bogor Jawa Barat Tahun 2018

Tanggal : Senin, 29 Januari 2018 | Bidang : Sekretariat | Uploader : 4dminbkbjn | Dibaca : 409


Guna menindaklanjuti Forum Sinergitas di BAKORWIL Pamekasan mengenai peran dan fungsi Badan Koordinasi Wilayah / BKPP, maka diadakan Focus Group Discussion lanjutan yang diselengarakan di BKPP Wilayah I Bogor Jawa Barat pada tanggal 25-27 Januari 2018.
Dalam FGD tersebut hadir seluruh Kepala BAKORWIL se Jawa Timur dan BKPP se Jawa Barat. Selain dihadiri oleh para Kepala BAKORWIL/BKPP, Forum tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat. Hadir pula Narasumber dari Universitas Brawijaya Malang yaitu DR. Muhammad Nuh, M.S.
Dalam FGD menghasilkan beberapa buah pikiran yang sama, antara lain :
1. Bahwa Kedudukan, Peran dan Tugas BKPP di Jawa Barat dan Bakorwil di Jawa Timur Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengalami kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya karena dasar hukum pembentukan maupun tugasnya yang seringkali duplikasi dengan OPD/ Biro teknis, juga tidak jelasnya indikator kinerja yang harus dicapai
2. Ada peluang untuk peningkatan peran BKPP/Bakorwil, yakni :
a. Apabila difungsikan sebagai kepanjangan tangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Umum, harus merinci tugas yang harus dilaksanakan, Anggaran ditanggung oleh APBN, dan tanpa over lap dengan OPD teknis, peluangnya bisa dimasukan dalam rancangan PP tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Hak Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dengan memasukan pada Pasal 9 bahwa Sekretariat dan unit kerja dipimpin dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai fungsi koordinasi tugas dan fungsi yang bersesuaian, atau OPD tertentu yang ditunjuk seperti Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Barat / Jawa Timur.
b. Apabila akan ditugaskan sebagai OPD dalam melaksanakan tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom, maka bisa menggunakan peluang yang ada pada PP 18 tahun 2016 Psl 24 ayat 6 Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya dibentuk dengan kriteria :
i. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
ii. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi.